Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo sempat menekankan urgensi pembangunan kilang yang mandeg selama 30 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) pun tak henti berburu investor untuk bangun pabrik pengolahan minyak ini.
Paling heboh adalah kabar soal mundurnya investor raksasa dari Arab Saudi, Saudi Aramco dari proyek kilang Cilacap yang dijajaki sejak 2014.
Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim minat investor asing tetap nyata di tengah situasi seperti sekarang. Mulai dari China, Taiwan, hingga Abu Dhabi.
“Semangat investasi di kilang masih cukup besar,” kata Purbaya dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).
Tapi, Ia menyebut tantangan investasi kilang di Indonesia tergolong besar, yaitu berhadapan dengan mafia minyak. Namun, Purbaya tidak menyebut pihak yang dimaksud.
Benarkah segitu hebatnya peran mafia dalam menghambat pembangunan kilang?
Menanggapi hal ini Senior Analyst pada Bowergroup Asia yang membawahi sektor migas, LNG, petrokimia, dan tambang Ahmad Syarif Syechabubakar mengatakan keberadaan mafia migas bisa jadi ada.
Namun kondisi yang terjadi saat ini adalah bisnis kilang dan petrochemical marginnya tipis, sehingga perhitungan risiko harus hati-hati. Anjloknya harga minyak membuat investasi di kilang menjadi kurang tepat saat-saat ini.
“Aramco punya masalah internal, harga minyak yang jatuh kan juga memukul mereka, dan kedua mereka naik turun rencana IPO. Ada ketegangan geopolitik juga, ketegangan dengan Iran dan lain-lain,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Rabu, (10/06/2020).
Aramco melihat Indonesia sangat ideal untuk membangun kilang, namun saat ini waktunya kurang tepat di tengah harga minyak yang masih terhitung rendah.
Kekhawatiran dari perusahaan minyak adalah bergantinya masyarakat ke kendaraan listrik. Semantara ekonomi Timur Tengah ditopang oleh minyak.
Mereka berharap dengan membangun kilang akan menyerap minyaknya. Hal ini juga yang dilakukan oleh Chevron dan Exxon di Singapura. “Mereka bangun kilang juga pastikan supply upstream mereka bisa dikonsumsi pada kilang yang mereka miliki,” jelasnya.
Aramco melihat Indonesia di era Jokowi, pembangunan jalan makin masif, artinya akan banyak minyak yang dikonsumsi. Di luar narasi adanya mafia migas, ia menyebut waktu saat ini adalah kurang tepat bagi Aramco.
“Ngomongin mafia migas dari dulu-dulu ada asumsi. Kalau terus terjebak di situ lupa pada faktor yang paling penting yakni nilai ekonomi,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan hasil pembicaraanya dengan kolega investor di Singapura, yang dilihat saat ini bukan masalah mafia, namun masalah keekonomian.
Selain nilai keekonomian yang mereka lihat juga stabilitas korporasi. Mereka ingin melihat Pertamina yang independent.
Hal yang sama menurutnya mereka lihat dari Petronas. Meski Dirutnya baru diganti namun setidaknya adalah perusahaan yang kurang didikte oleh politik.
“Orang Pertamina itu pinter-pinter, cuma masalahnya terkadang mereka harus melayani kepentingan politik. Tapi akses mereka untuk manuver itu gak kuat. Mereka harus hati-hati,” paparnya.
Ia menegaskan terlalu seringnya pergantian direksi di tubuh Pertamina membuat investor ragu. Dalam beberapa tahun terakhir bisa jadi Pertamina adalah BUMN yang paling sering direksinya diganti. Kondisi ini membuat investor khawatir, karena harus berurusan dengan orang yang berbeda-beda.
“Ini berat karena bicara gak 2-3 tahun, return puluhan tahun, bisa projek 20-30 tahun. Stabilitas penting sekali terutama berpatner dengan BUMN. Aset BUMN kita sangat menarik, Pertamina sangat menarik, tapi selain menarik orang perlu kepastian,” ungkapnya.
Menurutnya Presiden Jokowi meminta agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk berantas mafia migas di Pertamina. Berarti masalahnya saat ini bukan lagi di mafia, tapi pada ekonomi dan stabilitas. “Saya nggak bilang mafia itu gak ada ya, mungkin ada.”
Meski demikian, bukan berarti tidak mungkin untuk membangun kilang. Pembangunan kilang menurutnya tepat jika diintegrasikan dengan petrochemical. Pembangunan kilang paling tepat adalah dilakukan di Jawa karena terkait dengan lokasi dan konsumsi daripada petrochemical.
“Kilang yang paling ideal ya yang ada di Jawa karena ada industri yang bakal serap produk petrocemical,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan berkomentar. Ia meminta agar mengkonformasi terkait mafia dan invetasi kilang ke Dirut Pertamina. “Bisa tanya ke Dirut,” ungkapnya singkat saat dihubungi CNBC Indonesia.
