Hukum

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Terjaring OTT KPK

Viral di twitter tagar Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/5).

Novi diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk bersama sejumlah pihak lainnya.

Novi mulai menjabat sebagai Bupati Nganjuk sejak 2018 setelah memenangkan Pilkada Nganjuk 2018 bersama pasangannya, Marhaen Djumadi.

Saat itu, Novi-Marhaen yang diusung oleh dua partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang setelah meraup 303.195 suara.

Ia mengalahkan pasangan Siti Nurhayati-Bimantoro yang hanya memperoleh 194.310 suara dan pasangan Desy Natalia Widya-Ainul Yakin yang hanya mengumpulkan 56.515 suara.

Bupati kelahiran Nganjuk pada 2 April 1980 ini sebelum menjabat sebagai Bupati Nganjuk, Novi berkarier sebagai seorang profesional muda dan pernah menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan ternama.

Perusahaan itu antara lain Kepala Wilayah KSP Tunas Artha Mandiri Jatim, Direktur Utama Tunas Artha Mandiri, Presiden Direktur PT Putra Tunas Artha Mandiri Group, Direktur Utama PT Putra Tunas Artha Mandiri Group, Komisaris Utama PT BPR Tunas Artha Jaya Abadi, Komisaris Utama PT Putra Mandiri Real Estate, hingga Direktur Utama PT Putra Mandiri Jaya.

Sementara dalam berorganisasi, Novi tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Real Estate Indonesia Kediri periode 2010-2015, Sekretaris Perbarindo PBI Kediri periode 2011-2016, serta Bendahara Yapindo PBI Kediri periode 2011-2016.

Sejumlah informasi menyebutkan bahwa Novi merupakan kader PKB. Bahkan, Novi dikabarkan telah menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jatim periode 2021-2026.

Namun, Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim, membantah kabar itu. Ia meminta keberadaan Novi tidak dikait-kaitkan dengan PKB.

Pos Terkait

Back to top button