NasionalPolitik

Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Musni Umar: Faktanya Pemerintah Tidak Berani Sebut OPM Teroris

Penanusa.com – Pemerintah dinilai tidak serius memberlakukan pemberontakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini disampaikan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, pasca pendeklarasian kemerdakaan Papua Barat yang digagas oleh Benny Wenda.

“Selama ini kita memperlakukan OPM tidak serius. Menurut saya, dari awal kita harus meghabisi mereka. Jangan sampai ada benih-benih terjadi seperti sekarang ini. Faktanya kita tidak berhasil. Kita tidak berani menyebut mereaka teroris, kita tidak berani menyebut mereka separatis. Bahkan, kita menyebut dengan istilah yang kemudian tidak membawa kita semakin bersatu untuk mempertahankan Papua dari pangkuan Indonesia,” kata Musni Umar dalam video di akun Twitternya, Rabu, 2 Desember 2020.

Baca Juga : papua-barat-deklarasikan-kemerdekaan-dari-indonesia

Ia juga menyoroti terjadinya perubahan geopotilik international, terlebih setelah Joe Biden memenangkapn Pilpres di Amerika Serikat.

“Kita tahu Partai Demokrat Amerika Serikat perjuangannya selalu digelorakan tentang demokrasi, HAM dan lingkungan hidup. Perubahan yang terjadi itu bisa berdampak kepada Indonesia. Karena pemberitaan yang tidak seimbang kepada Papua telah membentuk opini internasional seolah kita menjahah Papua. Padahal Papua bagian integral yang tidak terpisahkan dari indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga dianggap memberikan kontribusi atas pendeklarasian kemeredakaan Papua Barat. “Akibat pandemi Covid-19, kita mengalami persoalan berat. Pertama masalah ekonomi kita terpuruk. Dan untuk menutup kekurangan APBN yang sanagt besar harus berahutang ke sana ke mari, ini membuat kita semakin lemah. Dan akhirnya Benny Wenda dan OPM yang selama ini berjuang untuk mewujudkan kemerdaan Papua melihat momentum, tegasnya.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), mengaku telah menyusun konstitusi baru sebagai negera.

Bahkan pihaknya telah menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu.

Itu dilakukan setelah Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember 2020.

Media asing pun menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda.

Wenda mengatakan status pemerintahan sementara ini berarti Provinsi Papua Barat ‘tidak akan tunduk kepada Indonesia’.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.

Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat.

“Kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia.

Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia!” ujar Wenda.

“Hari ini, kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka!”

Wenda berharap ada peran dari pemerintahan Australia terkait kemerdekaannya ini.

“Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami). Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar,” katanya.

Sementara juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, mengatakan, pihaknya terganggu dengan peningkatan kekerasan selama beberapa waktu belakangan ini di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia.

Pos Terkait

Back to top button