Hukum

Hanya Gunakan KUHP, Pemerintah Anggap Aksi Benny Wenda Makar Skala Kecil

Penanusa.com – Pemerintah Republik Indonesia meminta Polri melakukan penegakan hukum terhadap Benny Wenda yang telah mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat beberapa waktu lalu.

“Dia telah mengajak melakukan makar, bahkan juga tadi MPR menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melangkah melakukan makar, dan pemerintah menanggapi itu dengan minta Polri melakukan penegakan hukum. Karena makar itu, kalau skalanya kecil, itu cukup Gakkum, penegakan hukum,” kata Menkopolhukam, Mahfud Md, dalam keterangan persnya, Kamis, 3 Desember 2020.

Baca juga: Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan dari Indonesia

Karena makarnya masuk skala kecil, menurut Mahfud, Polri dapat menangkap Benny Wenda dengan menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara, Pasal 6 dan seterusnya sampai Pasal 129 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Jadi cukup Gakkum. Ini tidak terlalu besar, kenapa? Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Negara Papua Barat itu apa?” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Sebelumnya, Benny Wenda telah mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat dan menyatakan tidak akan tunduk terhadap aturan dari Jakarta atau Pemerintah Republik Indonesia.

Baca juga: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Musni Umar: Faktanya Pemerintah Tidak Berani Sebut OPM Teroris

Pos Terkait

Back to top button