Hukum

Hinca Panjaitan: KPK Sudah Bunyikan Sirine, Bongkar!

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membongkar dugaan praktik busuk di balik program Kartu Prakerja.

Hal ini disampaikan Hinca lewat cuitan di Twitter pada Sabtu (20/6).

“(Kartu) Prakerja ini sudah diteriaki sejak awal oleh publik. Busuknya sudah tercium oleh sejumlah LSM. Tapi tetap saja program kartu prakerja ini jalan terus, menembus ruang skeptis publik,” cuit @hincapandjaitan.

Sebelumnya, KPK merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah.

KPK menyimpulkam penunjukan kemitraan platform program tersebut sarat konflik kepentingan.

“KPK sudah bunyikan sirine. Ayo, bongkar!” sambung mantan sekjen DPP Partai Demokrat ini.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (18/6), menyatakan bahwa kerja sama dengan delapan platform digital di program Kartu Prakerja tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ).

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020.

Namun, dalam pelaksanaannya di tengah pandemi Covid-19, program tersebut terkesan semibantuan sosial.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.

Komposisi nilai total insentif pascapelatihan yaitu sebesar Rp 2,4 juta per orang dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150 ribu per orang, lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar Rp 1 juta per orang.

Alex mengatakan, penunjukan platform digital di Kartu Prakerja sarat akan konflik kepentingan.

“Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital,” jelas Alex. (fat/jpnn)

Baca juga: Imam Nahrawi Minta KPK Tetapkan Taufik Hidayat sebagai Tersangka

Pos Terkait

Back to top button