Penanusa.com – Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol Drs Moechgiyarto SH, M.Hum, menyatakan bahwa akuntabilitas Polri bukan hanya menjadi kewajiban pengelola keuangan negara, melainkan suatu budaya yang harus dibangun bersama (Accountability for all).
Selain itu, lanjut Komjen Pol Moechgiyarto, Itwasum Polri dan Itwasda sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), diharapkan berperan secara optimal dan konsisten dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta operasional Polri agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk itu, saya mengajak kepada segenap Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selain tetap mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan juga senantiasa kita sempurnakan kelemahan dan persoalan yang ada. Karena itu bagian dari modal dasar dalam membangun kemajuan organisasi menuju good government,” kata Komjen Pol Moechgiyarto.
Hal itu disampaikan Irwasum Polri saat memberikan Taklimat Awal Pengawasan dan Pemeriksaan Tahap II Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian di Polda Sumatera Utara, Senin, 9 September 2019.
Adapun sasaran kegiatan Wasrik Itwasum Polri Tahun 2019 Tahap II Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian adalah sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban keuangan dan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum di-Wasrik Itwasum Polri tahun 2018.
2. Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Satker tahun 2019.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) satuan kerja.
4. Temuan berulang dari hasil Wasrik internal Itwasum Polri dan eksternal BPK RI.
5. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang bersumber dari non-DIPA.
“Selaku pimpinan Inspektorat Pengawasan Umum Polri dan sekaligus sebagai penanggung jawab wasrik, saya sampaikan terima kasih kepada Kapolda Sumut dan jajarannya atas penyambutan yang telah diberikan kepada Tim Wasrik serta kesiapan penyelenggaraan Wasrik di Polda Sumut,” ungkap Komjen Pol Moechgiyarto.
[Gayul]
