Penanusa.com – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Moechgiyarto SH, M.Hum, mengajak Da’i Kamtibmas seluruh Indonesia agar bersama-sama menyatukan tekad merawat persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal itu disampaikan saat penutupan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Da’i Kamtibmas di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (18-07-2018) pagi.
Dalam ceramah penutupan, Kabaharkam Polri menyampaikan bahwa perkembangan situasi Kamtibmas sangat dipengaruhi oleh faktor demografi, demokrasi, dan penegakan hukum.
Demografi dan demokrasi memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi karena lower class dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu sehingga bisa keluar dari tujuan demokrasi. Hukum diciptakan untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga demokrasi agar tetap on the right track (hukum sebagai panglima).
Lebih jauh, Kabaharkam Polri menjelaskan, bila penegakan hukum masih abu-abu, maka akan timbul ancaman dan gangguan kamtibmas. Berbagai bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas efek dari globalisasi seperti penyelundupan, konflik sosial, intoleransi, radikalisme/terorisme, dan tindak pidana korupsi perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi spektrum ancaman dan gangguan kamtibmas, mengingat kamtibmas adalah prasayarat utama mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyatukan tekad merawat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga stabilitas politik dan keamanan, demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” seru Komjen Pol Moechgiyarto.
Kabaharkam Polri bersyukur, penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2018 di 171 wilayah berlangsung dengan lancar, aman, dan damai.
“Ke depan, kita akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, yaitu pesta demokrasi Pileg dan Pilpres Tahun 2019. Meskipun agenda ini berpotensi menimbulkan polarisasi masyarakat akibat perbedaan pilihan politik, namun hal tersebut jangan sampai mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam kaitan tersebut, Baharkam Polri terus bekerja keras untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, dengan mengerahkan segenap sumber daya untuk mengatasi berbagai potensi gangguan keamanan,” ungkapnya.
Radikalisme dan terorisme, lanjut Komjen Pol Moechgiyarto, menjadi potensi gangguan kamtibmas yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain karena jaringan kelompok radikal sudah menyebar cukup luas di berbagai wilayah, juga karena radikalisme dan terorisme memiliki daya rusak yang besar terhadap stabilitas keamanan dan iklim perekonomian.
“Seiring dengan akan diselenggarakannya pesta demokrasi pada tahun 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut di atas akan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga akan dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemilu.
Oleh karena itu, Kabaharkam Polri menegaskan, Polri selaku penanggung jawab utama keamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya melalui kegiatan kepolisian, baik yang bersifat pre-emtif, preventif, maupun represif.
“Tindakan kepolisian yang bersifat pencegahan lebih efektif dan efisien dalam menangani problematika kamtibmas yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya melalui kegiatan ini kepolisian dengan para Da’i Kamtibmas dapat bermitra secara sejajar untuk melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan di dalam menangani permasalahan kamtibmas di wilayah masing-masing,” tambah Komjen Pol Moechgiyarto.
“Polri menaruh harapan besar kepada para Da’i Kamtibmas untuk dapat memposisikan diri sebagai alim ulama yang dapat menyampaikan dakwah yang menyejukkan bagi umatnya. Para Da’i Kamtibmas juga diharapkan bersifat moderat dan dapat mengontrol dirinya maupun masyarakatnya untuk tidak terpengaruh pada hal-hal yang dapat menimbulkan situasi yang kurang kondusif,” lanjutnya.
Di samping itu, para Da’i Kamtibmas juga diharapkan aktif menyuarakan pesan-pesan kamtibmas.
“Terkait dengan penyebaran isu-isu negatif yang mendeskreditkan Pemerintah, individu para calon, maupun pasangan calon, hendaknya para Da’i Kamtibmas intens melakukan tabayyun (klarifikasi/penjelasan, memeriksa dengan teliti), ungkap Komjen Pol Moechgiyarto. [AKP Bambang AS]
