Baharkam Promoter! – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Moechgiyarto SH, M.Hum, pimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral antara Polri dengan Kementerian, Obvitnas, dan Objek Tertentu, bertempat di Wisma Bhayangkari, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 9 November 2018.
Rakor yang dihadiri pejabat dari kementerian/lembaga terkait serta pengelola obvitnas dan objek tertentu dari seluruh Indonesia ini beragendakan empat pokok bahasan, yakni: 1) membahas PP Nomor 60 Tahun 2016 berkaitan dengan PNBP Jasa Pengamanan dan Jasa Manajemen Sispam; 2) membahas Perkap No 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Jasa Pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu; 3) membahas Peraturan Kabaharkam Polri No 4 Tahun 2017 tentang Audit Sispam Obvit dan Objek Tertentu; serta 4) membahas Audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang pelaksananya tidak lagi oleh jajaran Ditbinmas dan PT Sucofindo.
“Maksud dan tujuan rapat koordinasi lintas sektoral ini adalah untuk menyamakan persepsi antara Polri dengan kementerian, pengelola objek vital nasional, dan objek tertentu. Hal tersebut sebagai implementasi sinergitas untuk menjamin keamanan iklim investasi di Indonesia dan menumbuhkan kewaspadaan masyarakat lingkungan objek vital nasional dan objek tertentu dalam menghadapi ancaman dan gangguan keamanan di bidang obvitnas dan objek tertentu,” ungkap Komjen Pol Moechgiyarto dalam arahannya.
Kabaharkam Polri menjelaskan, untuk menaati ketentuan PP 60/2016, Keppres 63/2004, dan perubahan SOTK Polri, maka Baharkam Polri telah membentuk Tim Pokja untuk melakukan kegiatan revisi Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu dan mengganti Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang SMP Organisasi, Perusahaan, dan/atau Lembaga Pemerintah, menjadi Perkap tentang Sistem Pam Swakarsa.
“Kedua rancangan Perkap yang akan disusun oleh Tim Pokja ini, diharapkan dapat mengatur kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih antara kewenangan Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri yang bertanggung jawab pada pemberian bantuan jasa pengamanan dan jasa audit SMP terhadap Obvitnas dan Objek Tertentu, dengan Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri yang bertanggung jawab pada pengawasan, pembinaan teknis, dan pemeriksaan terhadap Satpam, BUJP, pengguna jasa pengamanan, dan asosiasi,” kata Komjen Pol Moechgiyarto.
Selain kedua rancangan Perkap tersebut, juga secara berkelanjutan disusun penjabaran terhadap kedua rancangan Perkap ke dalam Peraturan Kabaharkam Polri yang pemgaturannya lebih rinci dan detail.
Proses penyusunan terhadap rancangan Perkap dan Perkaba tersebut ditargetkan selesai pada akhir November 2018 atau maksimal pertengahan Desember 2018. Selanjutnya diharapkan dua Perkap dan dua Perkaba tersebut pada bulan Desember 2018 sudah dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh agar maksimal pada bulan Februari 2019 keempat peraturan tersebut dapat dioperasikan.
Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya-jawab, berikut di antaranya:
• BAPAK GUSTI, PERSATUAN HOTEL DAN RESTORAN BALI,
BAGAIMANA SEANDAINYA SUCOFINDO MASIH TETAP MELAKSANAKAN AUDIT SMP BAGAIMANA STATUS KEGIATAN TERSEBUT?
JAWABAN KABAHARKAM:
APABILA KEGIATAN AUDIT MASIH DILAKSANAKAN OLEH SUCOFINDO ITU MERUPAKAN KEGIATAN ILEGAL, DAN APABILA OBVITNAS MAUPUN OBTER MASIH BERSEDIA MENJADI OBJEK AUDIT OLEH SUCOFINDO MAKA DAPAT DIARTIKAN IKUT SERTA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN ILEGAL. APABILA SUCOFINDO INGIN TERLIBAT DALAM MEALKSANAKAN AUDIT SISPAM HARUS DI BAWAH KENDALI POLRI DALAM HAL INI DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI SEBAGAI LEADING SEKTOR;
SIAPA SAJA PROFESIONAL BISA MENDAPATKAN STATUS/BERKOMPETEN SEBAGAI AUDITOR SISSPAM ?
JAWABAN KABAHARKAM:
SELURUH MASYARAKAT/PROFESIONAL BOLEH MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK MENJADI AUDITOR SISPAM UNTUK MENDAPATKAN IJAZAH AUDITOR, YANG SELANJUTNYA HARUS MENGIKUTI UJI KOMPTENSI AUDITOR YANG DILAKSANAKAN OLEH LSP POLRI UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PROFESI AUDITOR SISPAM;
• BAPAK RUDI, INDOCEMENT JABAR,
MENGENAI NOTAKESEPAHAMAN ANTARA POLRI DAN OBVITNAS MAUPUN OBTER APAKAH DIBUAT DI TK MABES / PUSAT ATAUKAH TINGKAT DIWILAYAH / POLDA ?
JAWABAN KABAHARKAM :
UNTUK OBJEK YG MEMILIKI KANTOR DI PUSAT DAN KANTOR CABANG DIBANYAK WILAYAH, PEMBUATAN NOTAKESEPAHAMAN DAN PKT DILAKSANAKAN BERSAMA DENGAN POLRI DI TINGKAT PUSAT / MABES DENGAN KETENTUAN PKT DILAKSANAKAN OLEH TINGKAT WILAYAH; APABILA OBJEK HANYA ADA DISATU WILAYAH SAJA MAKA NOTAKESEPAHAMAN DAN PKT DIBUAT BERSAMA DENGAN WILAYAH / POLDA SAJA;
SAAT INI KARYAWAN KAMI JUGA MEMILIKI SERTIFIKAT AUDITOR YANG DITERBITKAN OLEH SUCOFINDO APAKAH SAAT INI MASIH BERLAKU DAN MASIH BISA DIGUNAKAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN AUDIT SISPAM SELANJUTNYA?
JAWABAN KABAHARKAM :
UNTUK KOMPETENSI AUDITOR SISPAM AKAN DILAKSANAKAN VERIFIKASI OLEH LSP POLRI YANG MEMILIKI KEWENANGAN MENERTBITKAN SETRIFIKAT PROFESI AUDITOR SISPASILAHKAN MENDAFTAR SAJA KE LEADING SECTOR, NANTI AKAN DIVERIFIKASI;
• BAPAK ISKANDAR SYAH, LNG SULTENG
BAGAIMANA IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN APABILA NOTAKESEPAHAMAN TELAH DIBUAT SEBELUM REGULASI BARU DITETAPKAN?
JAWABAN KABAHARKAM :
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN SEBELUM TAHUN 2017 MENGGUNAKAN MEKANISME HIBAH;
KAMI JUGA MENGGUNAKAN JASA PENGAMANAN OLEH TNI, BAGIAMANA MEKANISME YANG HARUS DITEMPUH ?
JAWABAN KABAHARKAM:
APABILA PENGELOLA INGIN MENGGUNAKAN JASA TNI, KOORDINASIKAN DGN POLRI UNTUK PERMINTAAN BANTUAN TNI, APABILA TIDAK MAKA POLRI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN PNBP-NYA;
APABILA NOTA KESEPAHAMAN TELAH DIBUAT SEBELUM REGULASI PNBP POLRI DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN UNTUK 3 TH KEDEPAN, BAGAIMANA TINDAK SOLUSINYA?
JAWABAN KABAHARKAM :
SELESAIKAN SAJA SESUAI DENGAN NOTA KESEPAHAMAN, UNTUK SELANJUTNYA HARUS MENGIKUTI ATURAN YG BERLAKU;
• BAPAK SUHARJO INDOCEMENT CIREBON,
PLAN CIREBON SUDAH 3 KALI MENDAPATKAN SERTIFIKASI , SUCOFINDO TELAH MELAKSANAKAN AUDIT ISO DAN SMP, DENGAN ADANYA REGULASI BARU APAKAH KEGIATAN AUDIT SUCOFINDO MERUAPAKAN KEGIATAN ILEGAL?
JAWABAN KABAHARKAM :
KEGIATAN AUDIT OLEH SUCIFINDO HANYA AUDIT SMP BERDASARKAN PERKAP 24 TAHUN 2007 HINGGA SAAT INI KEWENANGAN TERSEBUT SUDAH DICABUT, APABILA ADA KEGIATAN AUDIT OLEH SUCIFINDO DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIARTIKAN ITU KEGIATAN ILEGAL.
ADANYA REGULASI BARU INI AGAR SELURUH PELAKSANA / STAKEHOLDER DAPAT 1 PERSEPSI AGAR DILAKSANAKAN SOSIALISASI HINGGA LEVEL PALING BAWAH PELAKSANA DI WILAYAH.
JAWABAN KABAHARKAM :
SETELAH SEMUA REGULASI TELAH DISAHKAN AKAN DILAKSANAKAN SOSIALISASI SECARA MENYELURUH.
[AKP Bambang AS]
