Baharkam Promoter! – Hari ini, Rabu, 27 Maret 2019, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Moechgiyarto SH, M.Hum, kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke beberapa Polda dalam rangka Cooling System Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019.
Rabu pagi, rombongan Kabaharkam Polri tiba di Bandara Internasional Minangkabau Padang, Sumatera Barat. Dari sini, rombongan dibagi menjadi dua tim. Tim yang dipimpin langsung oleh Kabaharkam Polri segera menuju Kantor Gubernur Sumbar. Sementara tim lainnya menuju Polda Sumbar untuk memberikan arahan kepada personel Bhabinkamtibmas dan Pemgemban Polmas.
Adapun kehadiran Kabaharkam Polri di Kantor Gunernur Sumbar adalah untuk menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, TNI-Polri di Pemilu 2019.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sumbar ini diikuti oleh Bupati dan Walikota se-Sumbar, para Kapolres, Kejari, Dandim, Ketua Bawaslu kabupaten/kota, Kasatpol PP, Kadishub, dan Kepala Kantor Kesbangpol se-Sumbar. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Turut hadir Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen dan Kepala Sekretaris Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin.
Dalam paparannya, Kabaharkam Polri menjelaskan bahwa strategi penguatan pengawasan pada Pemilu 2019 dapat dilalukan dengan berjalannya sinergitas seluruh komponen, baik itu penyelenggara Pemilu, aparat sipil negara (ASN), maupun TNI-Polri.
“TNI, Polri, penyelenggara Pemilu, dan Pemda harus netral dan solid di semua tingkatan, dengan jalan membangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi (3K) secara formal dan informal,” terang Komjen Pol Moechgiyarto.
Selain itu, menurut Kabaharkam Polri, sebagai aparat keamanan, TNI-Polri harus dapat berperan sebagai pengelola cooling system agar situasi politik yang memanas tidak menjadi overheated.
Terkait hal yang disebut terakhir itu, ungkap Kabaharkam Polri, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh personel TNI-Polri, di antaranya:
● Deteksi potensi yang dapat menghambat kelancaran Pemilu serta potensi konflik yang ada di masyarakat;
● Menyusun rencana pengamanan untuk mencegah dan mitigasi konflik sosial secara cepat;
● Mengangkat isu persatuan dan kesatuan melalui sosialisasi Empat Pilar Bangsa (NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika).
[AKP Bambang AS]
