Politik

Menakar Poros Politik Gerindra-Demokrat

Jakarta — Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor Kamis lalu (27/7).

Pertemuan mereka menyorot perhatian publik, mengingat keduanya adalah pemimpin partai yang saat ini berada di luar poros pendukung pemerintah.

SBY mengklaim pertemuan tersebut tidak membicarakan koalisi untuk ke depannya.

“Kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi. Yang penting kami meningkatkan komunikasi dan kerjasama,” kata SBY.

Namun, banyak pihak bereaksi atas pertemuan itu dan menyebutnya sebagai langkah awal untuk menjalin hubungan yang lebih erat untuk menghadapi pemilihan umum, legislatif dan presiden, pada 2019

Ganjalan Koalisi

Bagi Direktur Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas, kecil kemungkinan SBY mau mendukung Prabowo menjadi capres pada 2019 mendatang.

Menurutnya, SBY memiliki riwayat hubungan yang tidak bisa dibilang harmonis dengan Prabowo.

SBY, lanjut Abbas, termasuk orang yang mengusulkan agar Prabowo dipecat dari militer setelah diduga terlibat dalam penembakan mahasiswa pada tahun 1999 silam. Hal tersebut dinilai menjadi ganjalan bagi terbentuknya poros antara Demokrat dan Gerindra.

“Artinya dianggap punya masalah etik. Kalau mau usung Prabowo, ada problem etik, ada problem sejarah,” tutur Abbas dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (30/7).

Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak sependapat dengan Abbas.

Menurutnya riwayat buruk hubungan di masa lalu tidak terlalu mempengaruhi kepentingan politik di masa kini, terutama jika targetnya adalah kemenangan dalam pemilu legislatif dan pilpres.

Adi mengatakan ada dua faktor yang membuat poros Demokrat-Gerindra dapat tercipta.

Pertama, meski terbukti memiliki riwayat buruk, Prabowo atau Gerindra tetap mendapat banyak dukungan dari masyarakat pada pemilu legislatif dan pilpres 2014 yang lalu.

Dia mengatakan masyarakat Indonesia terbukti telah melupakan riwayat buruk Prabowo sehingga SBY tidak bisa menafikkan bahwa Prabowo memang figur yang menjanjikan untuk meraup banyak suara dalam pemilu.

“Pada 2014 lalu, banyak kok aktivis, mahasiswa, LSM yang mendukung Prabowo,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Minggu (30/7).

Alasan kedua menyangkut ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang baru saja diketuk palu oleh DPR.

Dalam presidential threshold itu, capres bisa dicalonkan jika partai pengusung meraih 20 persen suara dalam pemilu legislatif.

Ambang batas ini menjadi beban berat karena pemilu legislatif dan pilpres bakal digelar serentak atau bersamaan pada 2019 sehingga partai-partai politik hanya bisa mengandalkan hasil raihan suara pada pemilu legislatif 2014 yang lalu.

Pada pemilihan legislatif 2014 lalu, PDI Perjuangan 18,95 persen, Golkar 14,75 persen, Gerindra 11,81 persen, Demokrat 10,19 persen, PKB 9,04 persen, PAN 7,59 persen, PKS 6,79 persen, Nasdem 6,72 persen, PPP 6,53 persen, Hanura 5,26 persen, PBB 1,46 persen dan PKPI 0,91 persen.

Kondisi tersebut, lanjut Adi, membuat Demokrat tidak memiliki banyak pilihan jika ingin ikut dalam kontestasi pilpres 2019.

Opsi yang paling mudah bagi Demokrat, kata Adi, yaitu membentuk poros bersama Gerindra dan PKS yang selama ini masih mesra sejak 2014.

“Suka tidak suka, ya opsi itu yang paling mudah bagi SBY,” kata Adi.

Jika ketiga partai itu bergabung, jumlah suara akan mencapai sekitar 28 persen.

Menurut Adi, Demokrat memang masih memiliki satu opsi lagi jika ingin ikut dalam perhelatan pilpres 2019 tanpa Gerindra dengan membuat poros baru dengan PAN, dan merayu PKB untuk tidak mendukung Joko Widodo.

“Itu saja, karena Golkar, Nasdem, dan PPP itu sudah resmi mengusung Jokowi. Tetapi itu pun sangat sulit karena suasana hati PKB saat ini sepertinya akan dukung Jokowi,” ujar Adi.

Poros baru ini akan memiliki total suara sekitar 26 persen suara.

Bakal Calon Pasangan Prabowo 

Gerindra telah memutuskan untuk mengusung Prabowo menjadi calon presiden pada 2019 mendatang.

Apabila Demokrat resmi bergandengan dengan Gerindra, poros ini hanya tinggal menjaring nama untuk mendampingi Prabowo.

Adi menduga Demokrat bakal menyodorkan dua nama kepada Gerindra yaitu istri SBY, Ani Yudhoyono dan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Sejauh ini, dua nama itu yang paling populer. Mungkin ada satu lagi, Gubernur NTB (Muhammad Zaiunl Majdi), tapi masih kalah populer,“ tutur Adi.

Adi mengatakan, kemungkinan besar PKS akan tetap bersama Gerindra pada pilpres 2019 mendatang, namun Gerindra akan lebih memilih calon wakil presiden yang diajukan oleh Demokrat.

Hal itu bisa terjadi karena Demokrat memiliki jumlah suara yang lebih besar daripada PKS.

Dan tanpa PKS, lanjut Adi, Gerindra dan Demokrat sudah bisa mengajukan capres dan cawapres karena memiliki suara lebih dari 20 persen.

“PKS mungkin akan diberi jatah posisi ketua tim pemenangan. Biasanya begitu,” kata Adi. (yns)

Pos Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button