Jakarta, Penanusa.com – Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab karena mewawancarai ‘bangku kosong’ yang seolah-olah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris menilai pelaporan polisi tersebut berlebihan atau lebay.
“Langkah pelaporan polisi ini berlebihan. Lebay menurut saya,” kata Charles kepada wartawan pada Rabu (7/10/2020).
Menurut Charles, siaran ‘bangku kosong’ yang dilakukan Najwa Shihab merupakan bentuk kreativitas. Terlebih, karena pejabat yang bersangkutan sulit diakses untuk melakukan wawancara dan memberi informasi langsung ke publik terkait peranya terhadap issue covid yang memanas di negeri ini.
“Yang saya lihat dari wawancara Najwa kemarin adalah kreativitas seorang jurnalis yang sulit mendapatkan akses wawancara seorang pejabat,” ujarnya.
Bahkan, Charles juga meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan pelaporan tersebut. Menurutnya, Jokowi adalah sosok yang menghormati perbedaan pendapat.
Baca Juga: Istana soal Novel: Jokowi Yakin Lembaga Hukum Independen
“Saya meyakini Pak Jokowi yang kita tahu sangat menghormati perbedaan pendapat selama ini juga tidak merasa terganggu dan tidak setuju dengan pelaporan tersebut, beliau fokus pada kerja nyata saja,” ucap Charles
Lebih lanjut, Charles mengatakan saat ini adalah era demokrasi. Pelaporan ke polisi hanya bisa dilakukan jika ada batasan demokrasi yang dilanggar, seperti ujaran kebencian atau SARA.
“Ini era demokrasi, ketika kritik harus dibalas dengan argumentasi, dan sindiran harus dijawab dengan kinerja. Pelaporan hanya bisa dilakukan apabila ada batas-batas rambu demokrasi yang sudah dilampaui, seperti ujaran kebencian atau SARA,” tutur Charles.
Politikus PDI Perjuangan ini kemudian menyarankan agar Relawan Jokowi Bersatu dapat belajar untuk hidup berdemokrasi. Khususnya, terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Saran saya belajarlah hidup berdemokrasi. Demokrasi bukan sekedar pemilihan umum dan suara terbanyak, tetapi mengandung nilai-nilai yang tidak terpisahkan seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Begitu juga kontrol sosial oleh masyarakat (termasuk media) terhadap pemerintah,” ujar Charles.
Baca Juga: Cegah COVID-19 Masuk Kantornya, Kabaharkam Polri Siapkan Minuman Prebiotik+Madu
Diberitakan sebelumnya, Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Najwa Shihab dilaporkan setelah mewawancarai ‘bangku kosong’ yang seolah-olah Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dalam program Mata Najwa.
Menurut Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto, aksi Najwa Shihab wawancara ‘kursi kosong’ itu merupakan tindakan cyber bullying. Silvia juga mengatakan pihaknya tergerak untuk melaporkan Nana, sapaan akrab Najwa Shihab, karena Menteri Terawan adalah representasi Presiden Joko Widodo.
“(Tindakan yang dipersangkakan) cyber bullying karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi. Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara, khususnya menteri,” kata Silvia kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/10)
Namun laporan Silvia ditolak polisi. Polisi mengarahkan Silvia untuk melapor ke Dewan Pers karena Najwa Shihab adalah seorang jurnalis, yang dilindungi oleh UU Pers.
