BeritaNasional

Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan dari Indonesia

Penanusa.com – Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), mengaku telah menyusun konstitusi baru sebagai negera.

Bahkan pihaknya telah menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu.

Itu dilakukan setelah Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Baca juga: Kabaharkam Polri Ganjar Penghargaan 10 Komandan Kapal Berprestasi dan Ratusan Personel Lainnya

Media asing pun menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda dari RMOL, seperti dikutip dari SBS News, Selasa (1/12)

Wenda mengatakan status pemerintahan sementara ini berarti Provinsi Papua Barat ‘tidak akan tunduk kepada Indonesia’.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.

Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat.

Baca juga: Kabaharkam Polri Beri Pembekalan di Apel Kasatwil 2020, Ini yang Disampaikan

“Kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia!” ujar Wenda.

“Hari ini, kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka!”

Wenda berharap ada peran dari pemerintahan Australia terkait kemerdekaannya ini.

“Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami). Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar,” katanya.

Sementara jurubicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, mengatakan, pihaknya terganggu dengan peningkatan kekerasan selama beberapa waktu belakangan ini di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. (*)

Pos Terkait

Back to top button