Penanusa.com – Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menilai pemerintah pusat perlu introspeksi diri tentang berbagai sikapnya yang tidak konsisten terhadap penanganan persoalan Papua, mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial-politik, korupsi, pemberdayaan orang asli Papua, dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai.
“Saya berharap penanganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua, namun terpenting tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua,” kata Yan Permenas dalam keterangan persnya yang dikutip dari dpr.go.id, Jumat, 4 Desember 2020.
Oleh karena itu, Yan Permenas berpendapat, dalam menyikapi dinamika sosial-politik terbaru di tanah Papua, pemerintah tidak perlu mengambil langkah berlebihan, namun fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.
Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua merdeka, menurutnya, ini merupakan respons panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang berlarut dan tidak kunjung selesai. Bahkan Yan mengibaratkan Papua sebagai daerah operasi militer yang tidak pernah tuntas penanganan konflik sosial-politiknya.
“Sangat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua yang berakibat pada respons masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri,” tegasnya.
Yan Permenas menegaskan rakyat Papua butuh pengakuan negara dan keadilan. Menurutnya, tanpa terjadinya keadilan, eskalasi politik di Tanah papua tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman, dan damai di negerinya sendiri.
Baca juga: Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan dari Indonesia |
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Sukamta, meminta pemerintah untuk tidak menganggap remeh perkembangan terbaru situasi sosial-politik di Papua.
“Kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” katanya.
Sukamta menilai, penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah.
Ia berharap pemerintah segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung. Hal ini perlu dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif sehingga rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan.
“Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting. Tetapi soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada. Ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” ungkap Sukamta.
Baca juga: Hanya Gunakan KUHP, Pemerintah Anggap Aksi Benny Wenda Makar Skala Kecil |
