Penanusa.com – Presiden Joko Widodo tampak ingin menunjukkan keseriusannya dalam penanganan bencana nasional nonalam pandemi COVID-19 saat memimpin upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-74 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.
Dalam amanatnya, Presiden Jokowi meminta jajaran penegak hukum, yang terdiri dari Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintahan, untuk terus memperkuat sinergi dan memperkuat kerja sama.
Kerja sama ini diperlukan untuk membantu percepatan dan pengawasan anggaran pelaksanaan program penanganan COVID-19. Menurut Presiden Jokowi, alokasi dananya cukup besar, yaitu Rp695,2 triliun, dan bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan.
“Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens rea-nya, ya harus ditindak. Silakan ‘digigit’ saja! Apalagi dalam situasi krisis sekarang ini tidak boleh ada satu pun yang main-main,” pesan Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang dan bekerja keras menghadapi setiap permasalahan yang ada akibat pandemi ini.
“Sebagai bangsa pejuang, kita tidak boleh cepat menyerah. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, merupakan cobaan yang berat. Kita harus terus berikhtiar dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi,” katanya.
Sementara kepada jajaran kepolisian sendiri, ia berpesan agar terus aktif mengawal dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di lapangan.
“Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat-sangat dibutuhkan. Mulai dari jajaran Mabes dan Polda, Polres dan Polsek, sampai Bhabinkamtibmas di desa-desa, harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, dan tentu saja menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, tetap aman, dan damai,” ungkap Presiden Jokowi.
Perlu saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Lakukan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis, namun harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum, dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat.
Baca juga: 7 Arahan Presiden sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri
