Penanusa.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap roadmap (peta jalan) reformasi birokrasi di Indonesia.
Percepatan penyederhanaan birokrasi menjadi agenda prioritas Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan upaya tersebut.
“Saya melihat bahwa titik sentral dari catatan-catatan tadi terletak pada birokrasi dan aparat negara. Oleh karena itu, saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas roadmap reformasi birokrasi yang ada,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika memimpin rapat Reformasi Birokrasi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.
Baca juga: 3 Bank Syariah “Kawin”, Maka Lahirlah Bank Syariah Indonesia |
Oleh karena itu, Ma’ruf Amin meminta Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengkaji kembali program-program yang dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru di era perubahan serba cepat dan dinamis ini.
“Menyusun kembali program jangka pendek dan menengah yang benar-benar menentukan bagi terjadinya perubahan, sesuai dengan tuntutan situasi terkini, baik di dalam negeri maupun juga secara global yang penuh disrupsi,” pesannya.
Ma’ruf Amin mengakui masih terdapat kelemahan birokrasi yang belum dapat teratasi secara maksimal. Namun, dia menilai ada beberapa capaian positif semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi.
“Secara makro tercatat tingkat ekonomi per kuartal membaik meski secara tahunan berkontraksi sekitar 2,07 persen, penyerapan anggaran mencapai 96 persen dari pagu APBN, kemudian penyaluran bansos dan bantuan UMKM yang mencapai hampir 100 persen,” katanya.
Sementara, terkait indeks persepsi korupsi, Ma’ruf Amin mengungkapkan Indonesia mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan berdasarkan laporan dari Transparency International.
“Indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari peringkat 85 tahun 2019 ke 102 pada tahun 2020, meskipun jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meningkat, daerah WBK-nya meningkat tapi indeksnya turun,” ungkap Ma’ruf Amin.
Menutup sambutannya, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya solusi untuk menyelesaikan masalah reformasi birokrasi dan meminta agar rekomendasi langkah dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dapat segera diterapkan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. “Masalah reformasi birokrasi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan kunci dari semua perbaikan,” tegasnya.
Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional diketuai oleh Eko Prasojo yang beranggotakan Erwan Agus Purwanto, Danang Girindrawardana, Eva Kusuma Sundari, Sumarsono, Harris Turino Kurniawan, JB Kristiadi, dan Wila Chandrawila Supriadi. (*)
Baca juga: Minta Subsidi Haji Dikurangi, Wapres: Ibadah Haji untuk yang Mampu, Bukan Karena Disubsidi Negara |
