Penanusa.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tuding Menko Polhukam Mahfud Md sebagai biang kerok penyebab terjadinya kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS) di beberapa daerah.
Oleh karena itu pria yang juga akrab disapa RK tersebut meminta Mahfud Md bertanggung jawab dan juga harus dimintai klarifikasinya oleh kepolisian sebagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan ia sendiri sebagai Gubernur Jabar.
Menjawab permintaan itu, Mahfud Md menyatakan siap bertanggung jawab. Hal ini disampaikannya melalui platform media sosial Twitter pada Rabu, 16 Desember 2020.
“Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” tulisnya melalui akun Twitter @mohmahfudmd.
Mahfud Md menjelaskan, pemerintah memang memberikan diskresi untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran HRS dari Bandara sampai ke rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat. “Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan.”
Baca juga: Ridwan Kamil Tuding Mahfud Md Biang Kerok Kerumunan Massa HRS |
“Kang RK, ini pengumuman saya tentang kepulangan HRS. Clear, ada syarat tertib dan ikut protokol kesehatan,” tambah Mahfud Md sembari melampirkan tautan YouTube terkait pernyataannya saat mengumumkan diizinkannya penjemputan HRS yang pulang dari Arab Saudi November lalu.
“Dimana salahnya? Dia kan tak bisa dilarang pulang. Dan diskresi penjemputannya harus diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah ya selesai,” timpalnya.
Sebelumnya, Usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar, Ridwan Kamil tiba-tiba mengeluarkan opini mengejutkan. Ia menuding Menko Polhukam Mahfud Md sebagai biang kerok kerumunan massa pendukung HRS.
“Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan,” katanya.
Menurut RK, izin yang disampaikan Mahfud Md dengan kalimat “Selama tertib dan damai, boleh” menimbulkan tafsiran bahwa kerumunan diperbolehkan selama bisa tertib dan damai.
“Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke Bandara, ‘selama tertib dan damai, boleh’, sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya,” terangnya.
Oleh karena itu, secara tegas RK meminta Mahfud Md bertanggung jawab atas statement-nya tersebut.
“Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi, beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya,” tegas RK. (*)
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil Datangi Mapolda Jabar Penuhi Panggilan Polisi |
